“PEREMPUAN DITITIK NADIR”

Jember Prioritas-Memperingati hari Kartini yang ke 130 tahun kali ini, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) jember mengadakan dialog interaktif yang diselenggarakan diJember Prioritas-Memperingati hari Kartini yang ke 130 tahun kali ini, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) jember mengadakan dialog interaktif yang diselenggarakan dia Aula RRI Jember. Kegiatan tersebut diikuti berbagai organisasi wanita dan perwakilan dari beberapa mahasiswa. Dalam acara dialog Interaktif tersebut, sebagai narasumber Dari GPP Dra Sri Sulistiani. Dari P3A Menik Humaidah SH. dan dari Dinas Koperasi Ir Mirfano.

Sri Sulistiani memaparkan tentang kehidupan perempuan marginal, perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan yang harus bekerja sangat keras untuk bisa bertahan hidup, dan perempuan yang bekerja diwilayah 3D (dirty, dangerous, death) pekerjaan yang kotor, berbahaya dan beresiko tinggi menyebabkan kematian.
Sri Sulistiani juga memaparkan tentang data penduduk miskin di BPS, jumlah penduduk miskin di Jember tahun 2009 adalah 417.000 jiwa atau 18,57% . Sedangkan data dari Dinsos tahun 2008 jumlah perempuan miskin di jember terdapat 47.786 jiwa.
BPS mendefinisikan kemiskinan, sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Menurut Sri Sulistiani pula , Kemiskinan memang menjadi salah satu problem serius. Dalam kemiskinan masih ada persoalan, yaitu Feminisasi kemiskinan. atau kondisi ketidak samaan tingkat kemiskinan antara laki-lalki dan perempuan. Dimana perempuan lebih miskin dari laki-laki.
Lanjutnya Kemiskinan perempuan terjadi dari berbagai sektor, diantaranya:
• Ketenagakerjaan: yaitu Akses mendapatkan pekerjaan, perbedaan upah yang berbasis jenis kelamin.
• Ekonomi: yaitu Akses menguasai sumber ekonomi.
• Birokrasi: yaitu Sex coruption, perempuan menjadi alat suap, dan perempuan harus menyuap dengan pelayanan sex.
• Hukum: yaitu Subtstansi hukum yang memiskinkan perempuan. Aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender. Keputusan pengadilan yang tidak peka gender dan APBD yang tidak memperhatikan kepentingan kusus perempuan.
• Pelayanan publik: yaitu masalah angka melek huruf perempuan lebih renda dari laki-laki, angka ibu mati akibat melahirkan dan gizi buruk.
Selanjutnya Sri Sulistiani menyinggung masalah UUD 45 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh pemerintah, dan seterusnya. Menyinggung kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM GPP mengharap, adanya Bank Gakin nantinya bisa berkembang dan berelanjutan. Sehingga dapat mengangkat harkat martabat perempuan serta mengentaskan garis kemiskinan masyarakat jember. Dan perempuan tidak lagi di titik nadir namun bisa menjemput perempuan hingga dititik tertinggi. Begitu paparan Sri Sulistiani dari GPP Jember.
Sementara itu Ir Mirfano dalam kesempatanm itu membahas tentang penyebab kemiskinan dan bagaimana lepas dari kemiskinan.
Angka terakhir kemiskinan di jember 296 ribu jiwa. Penyebab kemiskinan , bukan karena rendahnya SDM. Kemiskinan didapat karena : adanya Sistem yang keliru,selanjutnya Institusi yang tidak mendukung, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Untuk Institusi Mirfano menjelaskan, terutama terkait bidang perbankkan . Pihak perbankkan selama ini tidak pernah menoleh kepada orang miskin. Oleh karena itu, harus ada institusi yang mengurusi orang miskin. Orang miskin tidak mungkin diterima oleh Bank, karena mereka tidak punya jaminan. Sehingga mereka dalam memenuhi sumber biaya /usaha mengambil pinjaman melalui rentenir dengan bunga 6% per minggu.
Untuk mengatasi permasalah sumber biaya , sejak tahun 2005 didirikan sebuah institusi Bank Gakin. Yaitu sebuah lembaga keuangan yang melayani simpan pinjam bagi orang miskin. Atau Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat. Dan wilayahnya ditingkat dusun. Untuk anggotanya 95 % perempuan, yang terdiri dari setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Kenapa anggotanya perempuan? Ternyata peningkatan ekonomi perempuan, berbanding lurus dengan kualitas hidup anak. Dan perempuan lebih patuh, terutama dalam pertanggungjawaban untuk mengangsur. Menurut Mirfano, Bank Gakin dalam satu minggu hanya memberikan beban bunga 1/2 %.
Menyinggung masalah agenda sosial di Bank gakin, Mirfano menguaraikan; Pertama, Bank gakin dalam setiap bulan memberikanbantuan tambahan makanan sehat bagi putra para anggotanya yang tergabung di Pos yandu setempat. Ditahun 2008 sudah ada 12 Bank Gakin yang membantu 39 pos yandu. Untuk 2009 akan ditingkatkan, Sebanyak 33 bank Gakin akan membatu 70 pos yandu di 33 dusun .
Kedua, bank Gakin mengeluarkan agenda sosial untuk bea siswa bagi putra-putri anggotanya yang berprestasi. Jadi memang benar bahwa institusi itu menjadikan persoalan dan penyebab dari kemiskinan. Ketika kita dirikan sebua institusi (Bank gakin) ternyata mereka bisa menghidupi institusi lain. Inilah yang kita sebut sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani tercipta jika institusi yang ada di desa /dusun tidak ingin saling membunuh. Perlu diketahui bahwa filosofi bank Gakin adalah Memberi ikan sama dengan memberi makan sehari, tetapi memberi kail dan mengajari memancing sama dengan memberi makan seumur hidup.saat ini bank gakin telah mempunyai 37 unit dari 33 dusun 26 desa / kelurahan 14 kecamatan dengan jumlah anggota 4800 . Begitu jelas Mirfano.
Mirfano juga menyinggung masalah Gender. Menurutnya , ketidak kesetaraan gender juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Terakhir Mirfano mengatakan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan disuatu wilayah, di perlukan sebuah infrastruktut yang spesifik dan khusus bagi rakyat miskin. Bank Gakin adalah salah satu infrastruktur tersebut. Bank Gakin adalah institusi fondamental yang menjadi mesin ekonomi keluarga miskin diwilayah dusun, dan layak dikembangkan diseluruh wilayah. Bank gakin yang akan menjemput perempuan untuk mengangkat harkat martabat perempuan dari titik nadir ketitik yang tertinggi.
Untuk berikutnya sebuah paparan yang disampaikan oleh Menik Huimaidah SH dari P3A.
Menik memaparkan masalah hubungan kemiskinan dan kekerasan. Menurut Menik, Kabupaten Jember merupakan salah satu kantong kemiskinan. Angka kekerasan cukup tinggi, angka perceraian juga cukup tinggi. Mengapa semua terjadi ? Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak jember (P3A) sudah menangani 550 kasus kekerasan, ini sebuah angka luar biasa disebuah kabupaten yang dalam setiap program dan setiap pembangunannya adalah sebuah Kabupaten yang Religius.
Dari 550 kasus , maka hampir rata-rata 100 kasus pertahun. Atau setiap bulan rata-rata 8 kasus. 40% adalah kasus kekerasan masalah seksual. 90 % kasus kekerasan tersebut ternyata terjadi di wilayah kantong kemiskinan yang jauh dipelosok. 60 % adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas terjadi di perkotaan.
Selama pendampingan P3A, terjadinya KDRT maupun kekerasan seksual baik didesa maupun dikota, ternyata mereka mempunyai kesulitan ekonomi.
Kekerasan Seksual banyak menimpah/ mayoritas pada anak-anak , mulai usia 4 -21 tahun.
Bisa dibayangkan sebuah Kabupaten dengan 1000 pondok pesantren, telah terjadi pemerkosaan yang mengorbankan anak usia 4 tahun. Dan pelakukanya terdiri dari Bapak, kakek juga saudaranya maupun tetangganya. Yang jelas menurut Menikn Humaidah, pelaku pemerkosaan adalah orang dekat korban.
Untuk KDRT disebabkan karena perselingkuhan. Dan kebanyakan setelah terjadi perselingkuhan, Bapak-bapak meninggalkan ibu dan anak, karena lebih mengutamakan WIL nya. Jika sudah demikian apabilah sang istri tidak mempunyai pekerjaan/ mandiri lalu apa yang akan terjadi ? Lanjutnya , jika kita pandang dari segi pendidikan , ternyata tidaklah demikian. Rendahnya Pendidikan bukan salah satu penyebab dari peristiwa kekerasan yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga.
Untuk itu P3A telah melakukan pendampingan dan mengavokasi kebijakan. Kekerasan itu terjadi bukan karena rendahnya pendidikan , kemiskinan , namun juga karena kebijakan, kekerasan struktural, yang bisa dialami siapapun, terutama mayoritas yang dialami perempuan dan anak.
Untuk itu P3A mengharap pada pemerintah untuk mengulurkan tangan pada korban-korban kekerasan dari sisi ekonomi.
Karena ketika perempuan ditinggal sang suami begitu saja, dan menjadi orang tua tunggal, maka dia harus mandiri. Oleh karena itu jika mereka tidak bisa mandiri, maka mungkin mereka akan menerima kekerasan yang lain , sehingga mereka akan terjerumus kedunia gelap.
Setelah diadakan survey ternyata mereka adalah korban perceraian dan KDRT . jadi kebikjakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, diharapkan juga menyentuh pada korban-korban kekerasan.
Juga diharapkan adanya uluran tangan dalam bidan hukum. Karena akibat terjadinya kekerasan, maka hidup korban sangatlah memprihatinkan. Secara sosial mereka memang memerlukan perhatian dan bantuan. Terutama ekonomi perlindungan hukum. Jelas Hamida dalam dialog interaktif tersebut.(HMS)